LENSAPION – Korea Selatan memasuki babak baru dalam sejarah politiknya setelah pemakzulan Presiden Yoon pada Sabtu (14/12/2024).
Pemakzulan ini merupakan buntut dari keputusan kontroversial Presiden Yoon yang menetapkan status darurat militer pada awal Desember. Langkah itu memicu gelombang protes besar-besaran yang akhirnya menggiring parlemen untuk mengambil tindakan tegas terhadap pemimpin negara tersebut.
Hasil Pemungutan Suara di Parlemen
Dari 300 anggota parlemen, sebanyak 204 anggota mendukung pemakzulan Presiden Yoon atas tuduhan pemberontakan, sementara 85 suara menolak, dengan tiga abstain dan delapan suara batal.
Dengan hasil ini, Yoon resmi diberhentikan sementara dari jabatannya. Selama periode ini, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjalankan fungsi sebagai pemimpin sementara negara hingga keputusan final dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu maksimal 180 hari untuk mengeluarkan putusan mengenai sah atau tidaknya pemakzulan ini. Jika keputusan mendukung parlemen, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dilengserkan melalui mekanisme pemakzulan.
Respon dari Oposisi dan Pendukung Pemakzulan
Pemakzulan ini dipandang sebagai kemenangan besar oleh oposisi utama, Partai Demokrat Korea. Pemimpin partai tersebut, Park Chan-dae, menyebut keputusan parlemen sebagai “Pemakzulan hari ini adalah kemenangan besar bagi rakyat,” yang berhasil mempertahankan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
“Kami tidak dapat lagi menahan kegilaan Yoon,” ujar juru bicara Partai Demokrat, Hwang Jung-a. Partai ini juga menegaskan bahwa langkah pemakzulan adalah satu-satunya cara untuk melindungi masa depan bangsa.
Protes besar-besaran yang mendukung pemakzulan terus berlangsung di jalanan Seoul. Menurut pejabat kepolisian, sekitar 200.000 orang berkumpul di depan gedung parlemen untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap pelengseran Presiden.
Di tengah suhu dingin yang mencapai di bawah nol derajat Celsius, para pengunjuk rasa tetap semangat dengan bantuan para sukarelawan yang menyediakan makanan hangat dan fasilitas tambahan bagi peserta aksi, termasuk ruang untuk ibu menyusui dan anak-anak.
Pihak Pendukung Yoon Masih Bertahan
Di sisi lain, sekitar 30.000 pendukung Yoon juga turun ke jalan, terutama di sekitar Alun-Alun Gwanghwamun. Mereka menyuarakan dukungan terhadap Presiden dengan menyanyikan lagu patriotik dan mengibarkan bendera Korea Selatan serta Amerika Serikat.
Seorang pendukung Yoon, Choi Hee-sun, mengatakan bahwa keputusan Presiden untuk memberlakukan darurat militer adalah langkah yang diperlukan demi melindungi stabilitas negara. “Saya mendukung setiap keputusan yang diambilnya sebagai pemimpin,” ujar Choi.
Namun, dukungan terhadap Yoon secara keseluruhan terus merosot tajam. Berdasarkan survei Gallup Korea terbaru, tingkat persetujuan terhadap Presiden kini hanya mencapai 11 persen. Sebaliknya, sebanyak 75 persen responden menyatakan dukungan mereka terhadap pemakzulan.
Tantangan di Mahkamah Konstitusi
Meski parlemen telah meloloskan pemakzulan, keputusan akhir masih berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah yang saat ini hanya memiliki enam hakim memerlukan keputusan bulat untuk mengesahkan pemakzulan ini.
Situasi ini mengingatkan pada kasus serupa pada tahun 2004, ketika Presiden Roh Moo-hyun berhasil dikembalikan ke jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi setelah pemakzulan oleh parlemen.
Namun, banyak pihak melihat peluang keberhasilan pemakzulan Yoon lebih besar dibanding kasus sebelumnya. Hal ini didukung oleh anjloknya tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden dan memburuknya situasi politik serta keamanan setelah deklarasi darurat militer.
Perdana Menteri Janji Stabilitas
Perdana Menteri Han Duck-soo, yang kini memimpin sebagai kepala pemerintahan sementara, berjanji untuk memastikan stabilitas negara selama masa transisi ini.
Dalam konferensi persnya pada Sabtu, Han menyatakan akan mencurahkan seluruh perhatian dan tenaganya untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan stabil.
Han juga mengimbau semua pihak untuk bekerja sama demi mengurangi ketegangan politik yang telah memecah masyarakat. “Ini adalah saat yang sulit bagi Korea Selatan, tetapi kita harus bersatu untuk melewati krisis ini,” ujar Han.
Konteks dan Implikasi Pemakzulan
Pemakzulan Presiden Yoon merupakan puncak dari rangkaian ketegangan politik yang dipicu oleh kebijakan kontroversialnya, termasuk pengumuman darurat militer yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi.
Langkah tersebut memicu penyelidikan lebih lanjut terhadap tindakan Presiden dan lingkaran dekatnya, yang dilaporkan terlibat dalam berbagai skandal politik.
Bagi banyak rakyat Korea Selatan, keputusan parlemen ini menjadi harapan baru untuk memulihkan kepercayaan terhadap pemerintahan. Namun, situasi masih jauh dari selesai, mengingat proses di Mahkamah Konstitusi yang bisa memakan waktu hingga enam bulan.
Pemakzulan Presiden Yoon menjadi momen bersejarah bagi Korea Selatan. Terlepas dari tantangan yang dihadapi, langkah ini mencerminkan komitmen negara untuk menjaga prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Dengan janji Perdana Menteri Han Duck-soo untuk memastikan stabilitas, masa depan Korea Selatan kini berada di persimpangan penting, di mana keputusan Mahkamah Konstitusi akan menentukan arah selanjutnya.
