lensapion – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terlibat skandal perjudian online yang melibatkan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Diketahui, 11 pegawai Komdigi (sebelumnya Kominfo) yang menduduki jabatan nonstrategis ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melindungi ribuan situs judi online yang seharusnya diblokir.
Anggota DPR RI Komisi I TB Hasanuddin berujar bahwa 11 pegawai Komdigi tersebut telah lama melindungi ribuan situs judi online, namun tak pernah ada tindakan terhadap Budi Arie semasa menjabat Menkominfo, yang baru terungkap belakangan ini.
“Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya mengatakan akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus tersebut.
Budi Arie Menolak Terlibat
Ketika ditemui di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024), Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tak ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh sebelas mantan anak buahnya di Komdigi.
Untuk memperkuat ucapannya, Budi Arie mengatakan dirinya siap, jika harus diperiksa oleh kepolisian, .
“Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” ujarnya.
Ia mempersilakan polisi mengusut informasi yang ingin diketahuinya dari dirinya sebagai mantan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Budi Arie Harus Diperiksa
Pengamat kepolisian, Bambang Rukminto menilai polisi perlu dengan segera memeriksa mantan Menkominfo itu atas keterlibatannya dengan kasus 11 pegawai Komdigi yang membekingi situs judol.
Bambang mengatakan, informasi yang disampaikan Budi Arie diperlukan untuk memahami proses pengawasan saat memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Pemeriksaan Budi wajib dilakukan. Meskipun belum bisa dipastikan apakah Budi terlibat atau tidak. Sebagai atasan dia harus bertanggung jawab terkait kontrol dan pengawasan jajarannya,” imbuh Bambang, Kamis (7/11/2024).
Sejalan dengan Bambang, Anggota DPR RI Komisi III Soedeson Tandra dari Fraksi Golkar, mendesak polisi segera memeriksa Budi Arie.
“Kita mendesak agar bahkan siapa pun harus diperiksa, termasuk menterinya (Budi Arie). Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau,” jelas Tandra kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).
Meski begitu, polisi hingga saat ini belum memeriksa Budi Arie maupun atasan dari 11 pegawai Komdigi yang telah ditangkap pekan lalu.
Projo Membela
Didesak polisi agar Budi Arie untuk segera diperiksa oleh kepolisian, relawan Projo (Pro Jokowi) justru malah membela Budi Arie sang Ketua Projo tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP Relawan Projo Handoko berkomentar, bahwa Budi Arie merupakan seorang pionir dalam hal pemberantasan perjudian online yang tengah merajalela di Indonesia.
Ia pun berdalih, bahwa Ketua projo, Budi Arie tidak terlibat dalam kasus kejahatan melindungi situs judi online yang telah dilakukan oleh pegawai Komdigi.
“Padahal, kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online,” kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis.
Handoko menjelaskan, setelah Budi Arie dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika pada era Presiden Joko Widodo (yaitu 17 Juli 2023), ia melakukan beberapa langkah kebijakan dalam program Kemenkominfo, salah satunya adalah memberantas perjudian online.
Handoko menjelaskan, salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Budi Arie adalah dengan menghapus jutaan situs judi online yang merajalela di Nusantara.
Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-takedown. Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” ujar Handoko.
Tak hanya itu, Budi Arie juga disebut-sebut oleh Sekjen Projo, telah banyak memberantas perjudian online sampai kepada rekening akun para pelakunya.
Handoko mengatakan, sebenarnya bersama para pemangku kepentingan, Budi Arie juga telah bekerja sama dalam menutup rekening-rekening para pelaku judol.
“Juga Budi Arie melakukan koordinasi dengan stakeholder di financial technology, fintech, untuk memverifikasi 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Beliau juga menerbitkan instruksi Menteri dan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri untuk memberantas dunia,” ujarnya.
“Sebagai Menkominfo, dia juga melakukan langkah-langkah seperti mencopot, memutasi pegawai atau pejabat, serta tenaga honorer yang dicurigai terlibat judi online,” tambahnya.
Korban Pengkhianatan
Sekjen Projo, Handoko mengungkapkan, bahwa Budi Arie menjadi korban pengkhianatan yang diduga dari slah satu tersangka pegawai Komdigi yang telah ditangkap, yaitu AK.
Saat pertama kali Boudi Arie menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, ia meyakini bahwa pemberantasan perjudian online membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak dan lebih berkualitas, terutama di bawah kepemimpinan Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika.
“Jumlah personel untuk mengawasi dan melakukan takedown situs-situs judi online sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran,” kata Handoko, Jumat.
Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang besar tersebut, Budi Arie melakukan rekrutmen tambahan, termasuk dengan melibatkan tenaga non-pegawai.
Beberapa calon seleksi yang masuk, berasal dari berbagai kalangan, di antaranya AK lulusan SMK yang direkomendasikan T, seorang aktivis politik yang sebelumnya telah dikenal oleh Budi Arie.
Saat itu, AK disebut mampu memblokir situs judi online sampai 100.000 situs per harinya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Budi Arie mempertimbangkan untuk memasukkan AK ke dalam tim pemberantasan judol.
Namun perekrutan AK, justru menjadi titik awal dari masalah.
“Dalam masa rekrutmen ini ada beberapa pihak yang banyak mengajukan diri. Muncullah nama AK,” ucap Handoko.
Awalnya AK gagal dalam seleksi Komdigi. Meski begitu, ia tetap bisa bekerja di Komdigi.
Handoko menjelaskan, AK tidak lolos seleksi Komdigi karena merupakan lulusan SMK, sehingga sulit menentukan gajinya.
“AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” sambung Handoko.
Handoko mengungkapkan, bahwa AK dan T beserta sejumlah PNS Kominfo diketahui menjadi bagian operator bandar judi online. Untuk melindungi ribuan situs judi online dari pemblokiran Komdigi, mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi.
“Tidak ada kaitan aktivitas mereka melindungi situs judol dengan Menteri Budi Arie,” ungkap Handoko.
“Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. Tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi online tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi online.” tutupnya.
